"Kami mendorong supaya sekolah aman bisa diterapkan, terutama di daerah rawan bencana, utamanya gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Kami minta Kementerian Pendidikan Nasional melaksanakan pembangunan sekolah, yang memenuhi kriteria aman dari bencana dalam rehabilitasi sekolah rusak maupun pembangunan sekolah baru," kata Yanti Sriyulianti, Koordinator Kerlip, di Jakarta, Jumat (19/8/2011).
Ia fokus pada upaya sosialisasi dan advokasi pengembangan sekolah ramah anak, termasuk sekolah aman.
Yanti mengatakan, pengurangan risiko bencana juga jadi fokus di sekolah-sekolah. Apalagi bencana alam yang kerap terjadi beberapa tahun belakangan ini, biasanya datang pada saat jam-jam belajar siswa.
Dorongan supaya pemerintah memfokuskan terwujudnya sekolah aman tersebut, disampaikan Yanti dalam pertemuan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional, Bambang Indriyanto.
Yanti meminta supaya panduan sekolah aman bisa jadi pegangan untuk memperbaiki sekolah rusak atau membangun sekolah baru, dalam petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) yang antara lain untuk rehabilitasi atau pembangunan sekolah.
Bambang mengatakan, Menteri Pendidikan Nasional mengajukan kepada Presiden supaya perbaikan sekolah rusak jadi fokus tahun 2012. "Kami usulkan agar pembangunan sekolah itu prioritas untuk yang di daerah rawan bencana. Nanti akan dibagi sekolah mana yang masuk dalam zoning merah, kuning, dan hijau," jelas Bambang.
Menurut Bambang, sudah ada model sekolah tahan gempa yang dibuat JICA pascagempa di Sumatera Barat. Namun biayanya mahal, sekitar 2,5 kali lipat dari sekolah biasa.
"Perlu untuk dicarikan model sekolah aman yang berkualitas dan terjangkau, karena anggaran pemerintah kan terbatas. Untuk pembangunan sekolah kami memakai standar yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum. Perlu untuk bisa segera mendapat masukan dari para ahlki terkait untuk pembangunan sekolah aman sesuai zoning kondisi rawan gempanya," ujar Bambang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar